Di tengah kebijakan WFH bagi sebagian aparatur, Pemkot Makassar memanfaatkannya untuk mempercepat pembenahan pengelolaan sampah.
Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan WFH bukan penghambat, melainkan peluang memperkuat koordinasi dan perencanaan. Berbagai rapat dan rencana aksi disusun untuk menata penanganan sampah secara lebih terstruktur di tengah status darurat sampah.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Makassar.
Kebijakan WFH Dijadikan Momentum Percepatan
WFH dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi internal antarperangkat daerah, khususnya yang terkait program persampahan. Rapat koordinasi penting tetap digelar secara daring maupun fisik terbatas, dengan fokus pada perencanaan dan pembagian tugas. Kebijakan kerja dari rumah justru mempercepat pengambilan keputusan strategis karena pejabat bisa lebih fokus.
Wali Kota menekankan bahwa penanganan sampah harus melibatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari camat, lurah, hingga kepala bidang. Setiap unit diminta menjamin wilayahnya tetap bersih dan pengangkutan sampah berjalan rutin. WFH membantu penguatan koordinasi lintas sektor tanpa mengganggu aktivitas lapangan.
Selain itu, momentum WFH juga dipakai untuk penyamaan persepsi dan penguatan komitmen antarlembaga. Pemkot mengundang Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku dalam rapat koordinasi strategis. Ini menunjukkan penanganan sampah Makassar bukan hanya urusan daerah, tetapi bagian dari tata kelola lingkungan regional.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Fokus Pembenahan TPA dan Sistem Pengelolaan Baru
Salah satu prioritas Pemkot adalah membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai ujung pengelolaan sampah. Pemkot menginstruksikan Bappeda untuk memaksimalkan perencanaan anggaran penanganan TPA pada 2026. TPA yang dikelola baik diharapkan bisa mengurangi dampak pencemaran dan risiko bencana sampah.
Program ini diarahkan pada penerapan sistem sanitary landfill dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Camat dan lurah se‑Makassar diminta menandatangani komitmen bersama untuk mendukung transformasi TPA. Pemkot ingin TPA menjadi wilayah terencana, bukan sekadar tempat pembuangan akhir.
Selain TPA, Pemkot menyiapkan sistem pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy) terintegrasi dengan program nasional. Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar–Gowa–Maros menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Meski WFH berlaku, koordinasi dengan Pemprov Sulsel dan kementerian tetap dipercepat agar proyek berjalan tepat waktu.
Baca Juga: Miris! Rumah Sederhana Pemulung di Makassar Habis Dilalap Api, Penghuni Tewas
Peran Camat, Lurah, dan Masyarakat
Pemkot menyatakan persoalan sampah tidak lagi hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata. Camat dan lurah diberi peran sentral dalam menjaga kebersihan wilayah, mulai dari jalan umum hingga permukiman. Mereka diminta memimpin gerakan bersih dan mengawasi pola pengangkutan sampah.
Di sisi lain, masyarakat juga diajak menjadi aktor utama dalam pengelolaan sampah. Edukasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, bank sampah, dan pengurangan plastik digencarkan. Pemkot sadar sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga dan aktivitas sehari‑hari.
Inovasi lokal seperti pengolahan sampah organik untuk maggot atau pengomposan skala lingkungan diperkuat. Program ini diharapkan mengurangi volume sampah ke TPA sekaligus membuka peluang ekonomi. WFH dimanfaatkan untuk mempercepat sosialisasi dan pelatihan secara daring kepada pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat.
Road Map Menuju Kota Bersih Bebas Darurat Sampah
Pemkot menargetkan keluar dari zona merah darurat sampah melalui road map jangka pendek dan menengah. Langkah‑langkah meliputi rehabilitasi TPA, peningkatan kapasitas armada pengangkutan, serta penertiban titik pembuangan liar. Semua program dirancang agar terintegrasi dan berkelanjutan.
Wali Kota mengajak Forkopimda, DPRD, organisasi kemasyarakatan, dan pihak swasta untuk mendukung pembenahan persampahan. Kerja sama ini penting agar program tidak hanya insidentil, tetapi berjalan sistematis. Komitmen bersama dinilai kunci utama keberhasilan.
Dengan memanfaatkan WFH untuk konsolidasi, perencanaan, dan percepatan program, Pemkot Makassar menunjukkan bahwa kerja dari rumah tidak identik dengan pelambatan. Momentum ini dijadikan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih kuat demi terwujudnya Makassar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Makassar kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Makassar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari makassar.antaranews.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id