Akademisi Universitas Hasanuddin Makassar menyoroti potensi risiko Pilkada melalui DPRD yang dinilai dapat menurunkan partisipasi publik.
Mekanisme ini dianggap mengurangi aspirasi rakyat dan meningkatkan peluang politik transaksional. Para pengamat politik menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar demokrasi lokal tetap sehat, transparan, dan akuntabel.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Makassar.
Akademisi Soroti Pentingnya Evaluasi Pilkada DPRD di Makassar
Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, menyoroti pentingnya evaluasi sistem Pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, mekanisme ini berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Pandangan ini muncul di tengah wacana kemungkinan kembali diterapkannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Transparansi dan partisipasi publik harus menjadi perhatian utama. Pemilihan melalui DPRD bisa mengurangi aspirasi rakyat dan meningkatkan risiko politik transaksional,” ujar Dr. Muhammad Fadli, pengamat politik dan dosen ilmu pemerintahan, Selasa (11/2/2026). Ia menambahkan, evaluasi sistem menjadi penting agar demokrasi tetap berjalan sehat dan akuntabel.
Pihak akademisi menekankan bahwa reformasi Pilkada bukan sekadar soal mekanisme, tetapi juga soal kualitas pemimpin dan kepentingan rakyat. Sistem yang diterapkan harus mampu menjamin legitimasi dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Bagaimana Pilkada DPRD Bisa Pengaruhi Partisipasi Warga
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki risiko menurunkan partisipasi politik masyarakat. Saat Pilkada langsung diterapkan, warga memiliki hak suara langsung yang mencerminkan aspirasi rakyat. Namun, bila DPRD yang menentukan, suara masyarakat hanya tersalurkan melalui wakil rakyat, sehingga persepsi tentang keterwakilan bisa berkurang.
“Efek jangka panjangnya, masyarakat bisa merasa dilepaskan dari proses demokrasi, karena keputusan lebih banyak berada di tangan elit politik,” kata Fadli. Ia menambahkan bahwa model ini rentan terhadap praktik politik transaksional, kolusi, atau tekanan partai politik terhadap calon yang diusulkan.
Akademisi menekankan pentingnya transparansi dalam prosedur DPRD bila sistem ini tetap dijalankan. Misalnya, publik harus diberikan akses informasi terkait mekanisme pemilihan, kriteria calon, dan rapat internal DPRD agar proses tetap akuntabel dan minim konflik kepentingan.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Dukung Gerakan Pangan Murah di Manggala
Rekomendasi Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pilkada
Dalam rangka menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi, akademisi menekankan perlunya evaluasi sistem Pilkada secara menyeluruh. Evaluasi ini harus mencakup aspek hukum, politik, sosial, dan budaya agar sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal.
Salah satu rekomendasi adalah membandingkan efektivitas Pilkada langsung dengan DPRD di beberapa daerah yang pernah menerapkan kedua sistem tersebut. Dengan data empiris, pembuat kebijakan dapat menilai dampak mekanisme terhadap partisipasi publik, kualitas calon kepala daerah, serta kepuasan masyarakat.
Selain itu, pendidikan politik dan sosialisasi mekanisme pemilihan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami proses Pilkada, terlibat secara aktif, dan mampu mengawasi jalannya demokrasi di daerahnya. Hal ini juga membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan sistem.
Menjaga Keseimbangan Antara Demokrasi dan Efisiensi Pemerintahan
Akademisi menekankan bahwa tujuan utama Pilkada adalah menghasilkan pemimpin yang efektif sekaligus legitimitif. Sistem yang diterapkan harus menjaga keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan keterlibatan publik. Pilkada DPRD bisa dipertimbangkan jika benar-benar memberikan manfaat administratif, namun tetap harus diiringi mekanisme pengawasan publik.
“Kalau sistem hanya menekankan efisiensi, demokrasi bisa tergerus. Tetapi jika selalu mengutamakan langsung tanpa memperhatikan prosedur yang efektif, pemerintah bisa terhambat dalam mengambil keputusan,” jelas Fadli.
Pemerintah daerah, akademisi, dan partai politik diharapkan dapat berdiskusi secara terbuka untuk merumuskan mekanisme Pilkada yang transparan, akuntabel, dan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Makassar kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Makassar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari makassar.antaranews.com
- Gambar Kedua dari sulselsatu.com