Wali Kota Makassar melakukan rombakan camat besar-besaran, membuat pengamat khawatir pelayanan publik di kota itu terancam.
Pemerintah Kota Makassar diguncang mutasi besar-besaran pejabat eselon III dan IV pada Jumat, 6 Februari 2026. Wali Kota Munafri Arifuddin melantik 109 pejabat baru di Tribun Lapangan Karebosi, Jl Jenderal Ahmad Yani. Mutasi ini signifikan mengubah formasi camat dan memicu spekulasi serta perhatian pengamat kebijakan publik.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Makassar.
Rombak Jabatan Camat Secara Menyeluruh
Mutasi besar-besaran ini membuat format camat di Makassar nyaris berubah total. Sebanyak 11 camat lama kini mengisi jabatan sekretaris dinas dan kepala bidang, menunjukkan pergeseran posisi yang signifikan dalam struktur pemerintahan kota.
Hanya dua camat yang berpindah posisi ke kecamatan lain, sementara satu camat tetap di posisinya semula. Perubahan masif ini mengindikasikan adanya perombakan besar-besaran dalam kepemimpinan di tingkat kecamatan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Hasanuddin, Risal Fauzi, menyatakan bahwa mutasi adalah hak kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menggarisbawahi bahwa mutasi ini pasti telah melalui prosedur dan asesmen yang ketat.
Ketidakpuasan Wali Kota Terhadap Kinerja Pejabat Lama
Meskipun mutasi adalah hal yang wajar, Risal Fauzi menilai bahwa perombakan besar-besaran camat ini mencerminkan ketidakpuasan Wali Kota terhadap kinerja bawahan sebelumnya. Menurutnya, mutasi di atas 90 persen seringkali terjadi karena Wali Kota merasa pejabat yang ada kurang bekerja sama secara efektif.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ada evaluasi mendalam dari pihak Wali Kota terkait pencapaian target dan implementasi visi-misi pemerintah daerah. Mutasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan baru.
Risal Fauzi menambahkan bahwa tantangan besar akan dihadapi Pemkot Makassar ke depan. Mutasi camat yang mencapai sekitar 90 persen membuat jumlah pejabat berpengalaman di tingkat kecamatan menjadi terbatas, yang memerlukan perhatian khusus.
Baca Juga: Tragis! Rehan Tewas Ditikam 3 Pria, Awalnya Dikira Kecelakaan di Makassar
Potensi Hambatan Dalam Pelayanan Publik
Keterbatasan pejabat berpengalaman ini, menurut Risal Fauzi, harus menjadi perhatian serius. Ia khawatir pergantian camat yang drastis ini justru bisa menghambat pelayanan publik, bukannya memperbaikinya, jika tidak dikelola dengan baik.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas ini menekankan pentingnya pengawasan ketat pasca-mutasi. Wali Kota Munafri Arifuddin harus memastikan camat-camat baru dapat bekerja secara optimal dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka.
Oleh karena itu, Wali Kota Makassar perlu menekan camat-camat untuk bekerja dengan baik. Salah satu fungsi utama camat adalah koordinasi intensif dengan lurah hingga kepala RT/RW, yang esensial untuk kelancaran pelayanan dan penanganan persoalan kota.
Pentingnya Pengawasan Dan Koordinasi Intensif
Wali Kota Makassar harus memastikan para camat baru memiliki kemampuan koordinasi yang kuat. Interaksi yang efektif antara camat dengan perangkat daerah di bawahnya sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pelayanan publik.
Tanpa koordinasi yang baik, dikhawatirkan visi dan misi Wali Kota tidak dapat diterjemahkan dengan optimal di tingkat akar rumput. Pengawasan yang ketat dari Wali Kota menjadi kunci keberhasilan mutasi ini.
Diharapkan, mutasi ini dapat membawa energi baru dan peningkatan kinerja di lingkungan Pemkot Makassar, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan pembinaan berkelanjutan akan sangat diperlukan.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Makassar kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Makassar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari makassar.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari rakyatsulsel.fajar.co.id