Propam Periksa Polisi Bantu SKCK Palsu Calon PPPK Makassar

Propam Polrestabes Makassar menjadi sorotan publik usai periksa oknum polisi terlibat penerbitan SKCK palsu calon PPPK.

Kasus ini menarik perhatian luas karena SKCK adalah dokumen penting menyangkut integritas calon pegawai pemerintah. Publik menilai peristiwa tersebut harus ditangani serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Makassar.

Dugaan Keterlibatan Polisi dalam SKCK Palsu

Kasus ini bermula ketika aparat kepolisian menerima laporan adanya SKCK yang tidak sesuai prosedur dalam proses seleksi PPPK di Makassar. Beberapa dokumen yang diajukan calon peserta seleksi diketahui tidak dikeluarkan melalui jalur resmi Polrestabes Makassar. Temuan ini kemudian menimbulkan kecurigaan adanya praktik ilegal yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, muncul dugaan bahwa seorang anggota kepolisian membantu mengurus SKCK untuk calon PPPK tanpa mengikuti aturan yang berlaku. SKCK yang seharusnya diterbitkan secara resmi melalui mekanisme pelayanan kepolisian, didapati memiliki nomor registrasi yang tidak terdaftar di sistem. Hal inilah yang kemudian memicu proses penyelidikan lebih dalam.

Keterlibatan oknum polisi tersebut dianggap mencoreng nama baik institusi kepolisian, terutama di bidang pelayanan publik. Padahal, SKCK memiliki fungsi vital sebagai bagian dari syarat administrasi untuk memastikan integritas moral dan rekam jejak bersih calon pegawai. Karena itu, dugaan tindakan ini langsung ditangani serius oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Proses Pemeriksaan Oleh Propam

Divisi Propam Polrestabes Makassar segera bergerak melakukan pemeriksaan internal. Oknum anggota polisi yang diduga terlibat dimintai keterangan terkait perannya dalam membantu penerbitan SKCK palsu. Pemeriksaan juga melibatkan unit pelayanan pembuatan SKCK untuk memastikan sejauh mana prosedur resmi dilanggar.

Dalam pemeriksaan, Propam menekankan pentingnya penelusuran alur dokumen palsu. Hal ini dilakukan untuk membongkar apakah praktik tersebut dilakukan secara individu atau melibatkan jaringan yang lebih besar. Jika terbukti bersalah, oknum tersebut akan dikenakan sanksi disiplin hingga pidana, sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah cepat Propam ini menjadi bukti bahwa pengawasan internal Polri tetap berjalan untuk menjaga marwah institusi. Publik menaruh harapan agar proses hukum dapat berjalan transparan dan menjadi pelajaran agar tidak ada lagi celah penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.

Baca Juga: PKS Minta Perda HIV/AIDS Setelah Kasus Makassar Tertinggi

Dampak Terhadap Seleksi PPPK

Terungkapnya SKCK palsu ini tentu berdampak pada proses seleksi PPPK di Kota Makassar. Panitia penyelenggara harus melakukan verifikasi ulang terhadap berkas yang sudah masuk. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh peserta seleksi benar-benar memenuhi syarat administrasi yang sah.

Calon PPPK yang terindikasi menggunakan SKCK palsu juga terancam gugur dari seleksi. Hal ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, bahwa dokumen palsu otomatis membatalkan kelayakan seorang peserta. Kondisi ini tentu merugikan mereka yang mencoba jalan pintas, namun sekaligus memberi kesempatan lebih adil bagi peserta berintegritas.

Kasus ini juga mengingatkan publik tentang pentingnya ketelitian dalam menerima dokumen resmi. Masyarakat diminta memanfaatkan jalur legal dalam mengurus SKCK maupun dokumen lainnya, karena penyimpangan hanya akan merugikan diri sendiri serta merusak sistem seleksi yang sudah berjalan.

Reaksi Publik dan Komitmen Polri

Kasus ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian besar pihak menyayangkan keterlibatan aparat dalam kasus pemalsuan dokumen, karena seharusnya polisi menjadi garda terdepan penegakan hukum. Namun, apresiasi juga muncul terhadap langkah cepat Propam dalam menindaklanjuti laporan.

Polrestabes Makassar menegaskan tidak akan menoleransi praktik yang mencederai integritas. Pihak kepolisian berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti bersalah. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Selain itu, pihak Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur oleh tawaran jalur instan dalam pengurusan dokumen resmi. Layanan kepolisian sudah dibuat transparan dan dapat diakses masyarakat secara langsung, sehingga penggunaan jasa tidak resmi justru berisiko menimbulkan masalah hukum.

Kesimpulan

Kasus SKCK palsu calon PPPK Makassar menjadi peringatan penting bahwa integritas birokrasi dan aparat penegak hukum harus dijaga. Dugaan keterlibatan oknum polisi memperlihatkan masih adanya celah yang bisa disalahgunakan, namun sikap tegas Propam menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik.

Dengan proses pemeriksaan yang transparan, diharapkan kasus ini bisa memberi efek jera dan memperkuat disiplin internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Simak dan ikut informasi menarik lainnya tentang berita-berita terbaru dan terupdate tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Makassar.

---