Pemerintah Kota Makassar akan menindak tegas praktik mafia parkir di Ruko Diamond setelah perayaan Lebaran mendatang.
Pemerintah Kota Makassar menertibkan pengelolaan parkir di Ruko Diamond Ramayana, Panakkukang. Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi menyusul keluhan masyarakat dan dugaan pelanggaran. Kebijakan ini diterapkan setelah Idulfitri, memberi harapan warga pada sistem parkir lebih transparan dan adil.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Makassar.
Akar Masalah Parkir di Makassar
Sekda Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi intensif di Balai Kota untuk mengatasi polemik parkir Ruko Diamond. Rapat ini dihadiri oleh beragam perwakilan, mulai dari TNI-Polri hingga dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP, menunjukkan pendekatan komprehensif Pemkot. Ini adalah upaya kolaboratif untuk menyelesaikan masalah yang telah lama mengakar.
Fokus utama rapat adalah menyatukan pandangan mengenai pengelolaan parkir di kompleks Ruko Panakkukang Diamond yang selama ini ditangani oleh pihak swasta. Banyak keluhan muncul dari masyarakat terkait transparansi dan efektivitas pengelolaan parkir tersebut. Situasi ini mendorong Pemkot Makassar untuk segera bertindak.
Zulkifly menjelaskan bahwa keluhan masyarakat menjadi pemicu utama, terutama terkait tarif parkir yang tinggi dan pengelolaan yang kurang optimal. Ini membuktikan bahwa suara warga Makassar didengar dan menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah kota. Pemkot bertekad mencari solusi terbaik untuk warga.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Pelanggaran Serius Dan Tanpa Izin di Makassar
Investigasi Pemkot Makassar mengungkap fakta mengejutkan: pengelolaan parkir Ruko Diamond tidak memiliki izin operasional resmi. Zulkifly menegaskan bahwa meskipun memiliki KBLI 52215, izin operasional yang sah tidak pernah diterbitkan. Ini berarti operasional parkir tersebut adalah ilegal di mata hukum.
Ketiadaan izin ini berimplikasi pada minimnya standar pengelolaan parkir. Zulkifly menduga bahwa aspek-aspek penting seperti CCTV, sistem keamanan, dan prosedur operasional yang jelas tidak terpenuhi. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko bagi pengguna fasilitas parkir.
Dua pelanggaran krusial, yaitu keluhan resmi dari masyarakat dan tidak adanya izin yang valid, menjadi fondasi utama bagi Pemkot Makassar untuk mengambil langkah penertiban. Mantan Camat Ujung Pandang ini menekankan pentingnya regulasi demi kenyamanan dan keamanan warga kota.
Baca Juga: Viral! Jukir di Laiya Makassar Tarik Rp10 Ribu, PD Parkir Akhirnya Bertindak
Strategi Penertiban Parkir Pasca-Lebaran di Makassar
Meski situasi mendesak, Pemkot Makassar tidak akan gegabah. Zulkifly menjelaskan bahwa proses penertiban akan didahului dengan kelengkapan dokumen administratif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dokumen penting yang sedang dipersiapkan meliputi surat keluhan tertulis dari warga yang disampaikan melalui kecamatan dan kelurahan, serta berita acara penyerahan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) dari pengembang. Target penyelesaian dokumen ini adalah sebelum Hari Raya Idulfitri. Ini penting untuk memperkuat dasar hukum penertiban.
Penertiban fisik akan dilaksanakan setelah perayaan Idulfitri, untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas petugas yang berpuasa di bulan Ramadan. Zulkifly menekankan bahwa penundaan ini demi menjaga kekhusyukan ibadah dan efektivitas pelaksanaan tugas. Kesabaran adalah kunci untuk hasil yang optimal.
Harapan Baru Untuk Sistem Parkir Makassar
Zulkifly meminta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkot Makassar, termasuk Dinas Perhubungan dan DPMPTSP, untuk merancang langkah-langkah teknis penertiban. Persiapan ini juga mencakup skema pengelolaan parkir yang baru jika kawasan tersebut nantinya dikelola oleh pemerintah kota. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar.
PD Parkir Makassar Raya juga diberi mandat untuk menyiapkan skema pengelolaan parkir yang profesional dan transparan, melalui koordinasi erat dengan masyarakat setempat. Tujuannya adalah menciptakan sistem parkir yang lebih baik, efisien, dan ramah warga. Ini adalah langkah menuju tata kelola parkir yang modern.
Harapan besar Pemkot Makassar adalah penertiban ini akan mewujudkan sistem parkir yang lebih teratur, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat di Ruko Panakkukang Diamond. Ini adalah wujud komitmen Pemkot untuk pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh warga Makassar.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Makassar kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Makassar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari makassarkota.go.id
- Gambar Kedua dari rastranews.id