Menu MBG Basi Berulat, Warga Tuntut SPPG Makassar Dievaluasi

Warga Makassar kembali mengeluhkan kondisi layanan SPPG (Satuan Pengawas Pasar dan Gudang) Makassar yang dianggap tidak maksimal.

Keluhan ini muncul setelah mereka menemukan menu makanan di salah satu Rumah Makan MBG (Mie Bakso Goreng) terkenal yang sudah basi dan berulat. Insiden ini memicu tuntutan agar SPPG segera dievaluasi guna meningkatkan kualitas pengawasan produk makanan di pasaran.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Makassar.

Kerugian Konsumen Karena Menu Basi Berulat

Sejumlah warga yang membeli makanan di MBG tersebut mengaku kecewa dan merasa dirugikan. Mereka mendapati menu yang mereka pesan telah basi dan bahkan berulat saat disajikan. Kondisi ini tidak hanya merusak momen santap mereka, tetapi juga memberikan ancaman nyata terhadap kesehatan konsumen. Warga menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan kebersihan dan kualitas makanan.

Keluhan ini menjadi viral setelah beberapa konsumen membagikan foto dan video mengenai menu basi berulat tersebut di media sosial. Banyak netizen yang mengutuk kejadian tersebut dan menyerukan agar pihak berwenang bertindak tegas. Warga berharap kasus seperti ini tidak terulang dan menjadi perhatian serius SPPG dalam menjaga mutu makanan di seluruh Makassar.

Permasalahan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak reputasi MBG sebagai salah satu kuliner favorit di kota Makassar. Mereka menuntut klarifikasi dan tindakan tegas terhadap pihak pengelola rumah makan serta evaluasi menyeluruh dari SPPG terkait pengawasan makanan.

Tugas dan Peran SPPG dalam Pengawasan Makanan

SPPG Makassar memiliki tugas utama melakukan pengawasan kualitas produk pasar, termasuk keamanan makanan yang beredar. Dengan adanya insiden menu basi berulat ini, masyarakat menilai SPPG kurang maksimal menjalankan fungsi tersebut. Pengawasan yang semestinya memastikan produk aman dikonsumsi tampak lemah dan tidak konsisten.

Selain itu, evaluasi rutin terhadap rumah makan dan pedagang makanan menjadi kewajiban bagi SPPG. Hal ini untuk memastikan standar kebersihan dapur, penyimpanan bahan baku, dan cara pengolahan makanan berjalan sesuai standar kesehatan pangan. Namun, dalam kasus ini, SPPG terkesan lamban dan kurang responsif terhadap laporan warga.

Warga berharap ke depan SPPG dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan lebih banyak kepada pelaku usaha kuliner agar mereka mengerti pentingnya menjaga kualitas makanan. Tidak hanya sekedar penindakan, pendekatan edukatif juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa.

Baca Juga: Polisi Tangkap 5 Pelaku Penjarah Mesin ATM Saat Kerusuhan di DPRD Makassar

Respons SPPG Terhadap Tuntutan Warga

Menanggapi tuntutan warga, Kepala SPPG Makassar menyatakan akan segera menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan makanan di seluruh wilayah kota. Ia mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan dan berkomitmen memperbaiki sistem pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak.

SPPG juga akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai rumah makan, termasuk MBG yang menjadi sorotan warga. Pemeriksaan terhadap higienitas, penyimpanan bahan, serta prosedur pengolahan makanan akan menjadi fokus utama untuk memastikan keamanan konsumen.

Selain itu, SPPG akan membuka kanal pengaduan yang lebih mudah diakses masyarakat agar laporan terkait pelanggaran makanan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja SPPG.

Dampak dan Harapan Warga Terhadap Pengawasan Kuliner

Kasus menu basi berulat ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha kuliner dan pemerintah daerah. Masyarakat berharap agar kejadian tersebut disikapi serius agar kepercayaan konsumen terhadap produk makanan di Makassar tetap terjaga. Tidak hanya soal satu tempat makan, tapi menjadi perhatian menyeluruh untuk kualitas pangan di seluruh wilayah.

Warga menantikan perubahan nyata dan peningkatan kualitas pengawasan dari SPPG. Mereka menuntut pelayanan yang transparan dan penegakan aturan yang jelas untuk setiap pelaku usaha kuliner. Hal ini dianggap penting agar keamanan dan kesehatan konsumen bisa terlindungi.

Dukungan masyarakat juga diharapkan dalam mengawasi dan melaporkan kondisi makanan yang tidak layak dikonsumsi agar pengawasan berjalan efektif. Kolaborasi antara warga dan SPPG dipandang sebagai kunci utama menuju pengawasan kuliner yang lebih baik di Makassar.