Puluhan petugas kebersihan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan aksi mogok kerja pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Aksi ini dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji mereka yang seharusnya diterima pada awal bulan. Mereka menuntut agar hak mereka segera dipenuhi karena kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Makassar.
Keterlambatan Pembayaran Gaji
Salah seorang petugas kebersihan, Ibrahima, mengungkapkan bahwa mereka biasanya menerima gaji paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Namun, hingga tanggal 7 Oktober, gaji mereka belum juga cair.
Keterlambatan ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan pokok dan membayar tagihan rumah tangga.
Gaji petugas kebersihan di Palopo bervariasi tergantung posisi. Untuk sopir armada angkutan sampah. Gaji yang diterima sekitar Rp2.190.000 per bulan, sedangkan untuk tenaga kebersihan biasa, gaji mereka sekitar Rp1.800.000 per bulan. Meskipun jumlahnya tidak besar, gaji tersebut sangat berarti bagi mereka yang bergantung pada pendapatan harian.
Tanggapan Pemerintah Kota Palopo
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, Emil Nugraha Salam. Memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses administrasi yang baru diproses pada hari Senin, 6 Oktober, karena tanggal 5 Oktober jatuh pada hari Minggu. Ia memastikan bahwa gaji para petugas kebersihan telah dibayarkan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Emil juga menegaskan bahwa semua petugas kebersihan di DLH Palopo telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia meminta agar para petugas tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar terkait kesejahteraan mereka.
Baca Juga: Potongan Gaji Guru di Takalar, Klarifikasi dan Dialog Terbuka
Protes di Depan Kantor BPKAD

Puluhan petugas kebersihan Kota Palopo menggelar aksi protes di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa pagi, 7 Oktober 2025.
Mereka datang dengan mengenakan seragam kerja lengkap, sebagian membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar gaji mereka segera dibayarkan.
Aksi ini berlangsung damai dan terkoordinasi, namun menggambarkan kekecewaan mendalam atas keterlambatan pembayaran gaji yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Para petugas mengaku sudah berulang kali menanyakan kejelasan gaji ke pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun belum mendapatkan jawaban pasti hingga akhirnya mereka memutuskan untuk turun langsung ke kantor BPKAD.